VIVAnews - Rencana produsen film Hollywood berhenti mengedarkan film ke Indonesia dipastikan memukul industri film nasional. Namun, anggota Komisi Pendidikan, Kesenian, dan Kebudayaan DPR, Hanif Dhakiri meminta masyarakat tak perlu kawatir atas ancaman itu. "Tak usah takut, kita sama-sama butuh," ujar Hanif kepada VIVAnews.com, Sabtu, 19 Februari 2011.
Hanif menilai kenaikan pajak bea masuk ini justru sebagai salah satu upaya mendorong industri film dalam negeri, agar dunia perfilman Indonesia tak didominasi film impor. "Jika kenaikan itu sebagai kerangka menopang industri film lokal, itu sah-sah saja," katanya.
Hanif berharap, kebijakan ini dapat meningkatkan nilai tawar film nasional seperti di negara Asia yang lain. "Contohnya di Korea, film dan artis di sana memiliki tarif yang lebih tinggi dibandingkan dengan artis dan film mancanegara," ujarnya.
Seperti ramai diberitakan, produsen film Hollywood menghentikan peredaran filmnya ke Indonesia, mulai Kamis, 17 Februari 2011. Keputusan itu diambil karena tidak setuju dengan bea masuk retribusi yang ditetapkan pemerintah pada awal tahun ini.
Juru bicara 21 Cineplex, Noorca Massardi mengatakan, selama ini setiap film impor yang masuk dikenakan bea masuk atas barang sebesar 23,75 persen dari nilai barang. Sumber pendapatan pemerintah lainya yaitu tiap pemilik film membayar pajak penghasilan sebesar 15 persen dan pemilik film membayar pajak tontonan kepada pemerintah daerah sebesar 10 sampai 15 persen.
Sementara ketika dikonfirmasi, Direktur Jenderal Bea Cukai, Thomas Sugijata, menyatakan mengaku belum mengetahui permasalahan itu. Namun kebijakan mengenai aturan bea masuk ditentukan oleh Tim Tarif di Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan.
Dirjen BKF, Bambang Brodjonegoro mengatakan Bea Cukai akan bertemu dengan Ketua Asosiasi Importir Film, untuk menjelaskan pengertian bea masuk film tersebut. Namun Bambang berharap akan tercapai saling pengertian antara importir dan pemerintah. Dia menduga importir belum memahami bagaimana teknis bea masuk tersebut.
Jokowi Bersyukur Angka Stunting Turun dari 37 Persen Menjadi 21 Persen
Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan pekerjaan rumah bidang kesehatan di Indonesia diantaranya penanganan stunting. Menurut dia, angka stunting memang saat ini sudah
