Film "Soekarno: Indonesia Merdeka" Terancam Ditarik dari Peredaran
- U-Report
VIVAlife - Baru dua hari tayang di bioskop, film Soekarno: Indonesia Merdeka produksi Mulivision Plus terancam ditarik dari peredaran. Putri Bung Karno, Rachmawati Soekarnoputri, menuntut Pengadilan Niaga Jakarta Pusat mengeluarkan surat perintah untuk menariknya.
Rachmawati menyampaikan itu dalam konferensi pers di Universitas Bung Karno, Jakarta Pusat, Kamis, 12 Desember 2013. Sejak awal, ia sudah tak setuju film itu dituntaskan produksinya. Ada beberapa poin yang menurutnya melanggar perjanjian dengan pihak Multivision Plus.
“Selama kasus ini belum selesai, film itu tidak boleh diputar dulu. Itu perintah dari pengadilan,” ucap kuasa hukum Rachmawati, Leonard Simorangkir.
Beberapa poin yang memberatkannya, adalah cerita yang melenceng dari sejarah dan pemilihan aktor Ario Bayu untuk memerankan Soekarno. Menurutnya, nasionalisme Bung Karno tak dapat merasuki Ario. Itu, kata Rachmawati, sudah ia sampaikan pada tim produksi film.
“Semua ada tahapannya. Saat casting, saya bilang tidak ingin yang memerankan tokoh Soekarno dari kalangan selebritis. Pihak Multivision dan sutradara menyetujui. Namun mengapa di tengah jalan mereka menyodorkan Ario Bayu?" ia mempertanyakan.
Rachmawati mengaku menyempatkan diri men-casting Ario. Namun, ia kecewa. "Dia tidak mengenal sosok Soekarno, dan dia menyebutkan ‘I'm not nationalist’. Jadi mengapa dia dipilih?” ia melanjutkan.
Menanggapi hal itu, melalui akun Twitter pribadinya sutradara film, Hanung Bramantyo, menyampaikan protes. Menurutnya, pihak keluarga Bung Karno hadir dalam premier film beberapa waktu lalu dan tidak ada yang mempermasalahkan jalan cerita atau akting para pemain.
“Script sudah dikoreksi Pak Guntur. Scene by scene dibahas. Tak ada persoalan,” tulis Hanung, Kamis sore, 12 Desember 2013.
Tak selang waktu lama, ia kembali menuliskan hal senada. “Saat premiere Pak Guntur, Bu Sukma, Kel Dewi S, Kel Bu Hartini hadir,” ungkapnya.
Saat ini, kasus tengah diselidiki oleh PN Jakpus, dengan nomor perkara 93/Pdt.SUS-HakCipta/2013/PN. (aba)
