- Pixabay
VIVA.co.id – Jika Anda sering diganggu oleh email terkait urusan kantor di akhir pekan atau saat liburan, Anda mungkin akan iri dengan para karyawan di Prancis.
Sebagai bagian dari reformasi tenaga kerja, pemerintah Prancis telah mengesahkan undang-undang baru untuk membantu para pekerja dan karyawan memiliki hidup yang lebih baik.
Dalam undang-undang tersebut disebutkan bahwa perusahaan yang memiliki 50 karyawan atau lebih diwajibkan menyusun kebijakan formal untuk membatasi waktu kerja, khususnya yang terkait dengan teknologi digital agar tidak mengganggu kehidupan pribadi karyawan. Termasuk di dalamnya kebijakan yang menentukan waktu di luar jam kerja dimana karyawan tidak seharusnya mengirim atau menerima email yang terkait dengan urusan kantor.
"Semua studi menunjukkan ada jauh lebih banyak pekerjaan yang berhubungan dengan stres yang terjadi saat ini dibandingkan dengan zaman dahulu, dan stres adalah sesuatu yang konstan," ujar Benoit Hamon dari Majelis Nasional Prancis, dikutip dari Huffington Post.
Ia juga menambahkan bahwa mungkin secara fisik karyawan meninggalkan kantor seusai jam kerja, tapi mereka tidak meninggalkan pekerjaan mereka.
"Mereka tetap melekat pada semacam tali kekang, layaknya anjing. Teks, pesan singkat, email. Mereka menganggu kehidupan seorang individu hingga akhirnya mereka merasa terbebani," kata Benoit.
Stres yang berkaitan dengan pekerjaan memang telah menjadi kekhawatiran besar bagi pemerintah Prancis. Pada bulan Februari 2016 lalu, Menteri Kesehatan Prancis, Marisol Touraine bahkan membentuk kelompok kerja dalam upaya menentukan dan mengobati kelelahan yang berhubungan dengan pekerjaan.
Hal itu dilakukan setelah sebuah artikel di harian Prancis, Les Echos mengungkapkan bahwa satu dari 10 tenaga kerja di sana berisiko tinggi merasa lelah dan stres berat akibat pekerjaan.
"Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi, jika dikelola dengan buruk dapat berdampak pada kesehatan karyawan, di antaranya karena beban kerja dan beban akibat informasi, pengaburan batas antara kehidupan pribadi dan profesional dan risiko yang terkait dengan penggunaan teknologi digital,” demikian tertulis dalam artikel tersebut.
