Beranda Login
img_title

Jimly Asshiddiqqie

17 April 1956
s/d
Sekarang
img_title img_title
Pengabdiannya dalam dunia hukum tak pernah berhenti. Hampir 32 tahun, ia curahkan perhatian dan pemikirannya. Mulai dari mengajarkan ilmu-ilmu hukum, meletakan konsep dasar hukum negara, hingga memutuskan perkara hukum dengan menjadi ketua Mahkamah Konstitusi (MK).

Jimly Asshidiqie atau bisa dikenal Jimly adalah Pakar hukum tata negara yang pertama yang menjadi ketua MK. Setelah tak lagi di KPK, ia tetap aktif sebagai ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum (DKPP). Lembaga ini berperan untuk mengawal KPU sebagai penyelenggara dan Bawaslu sebagai pengawas. "Kita berharap etika penyelenggara Pemilu menghasilkan Pemilu yang terpercaya," jelas Jimly di Jakarta, Senin (29/8/2016).

Dunia hukum pemilu, bagi Jimly bukan hal asing. Pasalnya pria kelahiran Palembang, Sumatera Selatan, 17 April 1956 ini menempuh pendidikanya di bidang yang sama. Pada usia 24 tahun, ia baru masuk kuliah di Fakultas Hukum Universitas Indonesia (UI), Jakarta. Di sini ia selesaikan dalam waktu lima tahun.

Setelah menggondol gelar sarjana hukum, dia langsung mengajar di kampus almamaternya di Fakultas Hukum UI dan di tengah kesibukannya mengajar, ia juga menyempatkan kuliah kembali pada program master dan doktor di kampus yang sama.

Dengan keahliannya dalam bidang hukum tata negara, ia sering diminta menjadi nara sumber dan tim ahli di berbagai lembaga pemerintah. Namanya mulai bersentuhan dengan lembaga pembuatan undang-undang saat terjadi gejolak politik dan pergantian Presiden Soeharto ke B.J Habibie.

Pergantian presiden ini menandai awal pergantian Orde Baru ke Era Reformasi, pada tahun 1998, yang memerlukan landasan-landasan hukum baru untuk Indonesia. Kehadiran Jimly dan para guru besar hukum berkumpul dan menghasilkan konsep awal Gagasan Perubahan UUD 1945 dan Sistem Pemilihan Presiden Secara Langsung.

Sejak itu, untuk merealisasikan pondasi hukum Indonesa bertatanegara, Jimly aktif di lembaga legislatif dan eksekutif. Ia kembali diminta untuk menjadi Tim Ahli Badan Pekerja MPR-RI, 2001-2002, dan Penasihat Ahli Sekretariat Jenderal MPR-RI, 2002-2003.

Jimly banyak terlibat dalam perancangan UU bidang politik dan hukum, dan  sebagai penasihat Pemerintah dalam penyusunan RUU tentang Mahkamah Konstitusi.

Setelah RUU bidang hukum mendapat persetujuan bersama tanggal 13 Agustus 2003, ia dipilih oleh DPR menjadi hakim konstitusi generasi pertama pada tanggal 15 Agustus 2003, dan kemudian terpilih menjadi Ketua pada tanggal 19 Agustus 2003. Ia dipercaya memimpin MK selama 2 periode (2003-2006, dan 2006-2008).

Setelah tidak menjadi hakim mahkamah komnstitusi, perannya tetap diperlukan dalam peletakan dasar hukum dalam konteks pemilu. Ia menjadi Ketua Dewan Kehormatan Komisi Pemilihan Umum (DK-KPU), 2010-2011.

Bahkan lembaga yang ditanganinya menjadi lebih bergigi saat berubah nama menjadi Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum (DKPP). Jimly sebagai ketua DKPP ini memiliki kewenangan untuk mengadili para penyelenggara pemilu; KPU dan Panwas dalam persidangan sengketa pemilu.

KELUARGA      
Istri          : Tuty Amalia
Anak       : Fajh Robby Ferliansyah
                 Sheera Maulidya
                 Afida Nurulfajria
                 Mieska Alia Farhana
                 Rafi Fahrazi
                                                                

PENDIDIKAN
S1, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 1977-1982
S2, Fakultas Pasca Sarjana Universitas Indonesia, Jakarta, 1984-1986 
S3, Fakultas Pasca Sarjana Universitas Indonesia (program ‘doctor by research’) kerjasama  dengan Rechtsfaculteit, Rijksuniversiteit, Leiden, 1987-1991
Post-Graduate Course, Harvard Law School, Cambridge, Massachussett, 1994

 
KARIER
Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), 2012-2017
Ketua Dewan Penasihat KOMNASHAM, 2013-2017
Anggota Dewan Gelar dan Tanda Kehormatan RI, 2010-2015
Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 2003-2008
Anggota Dewan Pertimbangan Presiden Bidang Hukum dan Ketatanegaraan, 2009-1010
Asisten Wakil Presiden Republik Indonesia, 1998-1999
Sekretaris Dewan Penegakan Keamanan dan Sistem Hukum (DPKSH) yang dibentuk pada masa krisis 1998 dan diketuai langsung oleh Presiden Republik Indonesia, Sekretariat Negara, 1999
Penasihat Ahli Menteri Perindustrian dan Perdagangan RI, 2002-2003
Penasihat Ahli Menteri RISTEK, 2010
Penasihat Ahli Sekretariat Jenderal Majelis Permusyawaratan Rakyat RI, 2002-2003
Anggota Tim Ahli Panitia Ad Hoc Perubahan UUD 1945, Badan Pekerja Majelis Permusyawaratan Perwakilan RI, 2001-2002
Anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat RI periode 1998-1999
Staf Ahli Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, 1993-1998
Pengajar Fakultas Hukum Universitas Indonesia sejak 1981 dan diangkat sebagai jabatan Guru Besar pada tahun 1998 dalam Ilmu Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta
Ketua Dewan Pembina Ikatan Sarjana Hukum Indonesia (ISHI)
Ketua Dewan Penasihat Ikatan Cendekiawan Muslim Se-Indonesia (ICMI)
Ketua Badan Pembina Yayasan Pesantren Islam Al-Azhar yang menaungi lembaga pendidikan al-Azhar seluruh Indonesia, 2012-2017
Dewan Kehormatan Perhimpunan Keluarga Besar Pelajar Islam Indonesia (PII) 2008-2011.


Berita Terkait
Jimly Sebut Usulan Hak Angket Hanya Gertakan, Ganjar: Simpel Aja, Gak Perlu Takut

Jimly Sebut Usulan Hak Angket Hanya Gertakan, Ganjar: Simpel Aja, Gak Perlu Takut

Politik

23 Februari 2024
Jimly Minta Capres-Cawapres Contoh Keberanian Rizal Ramli

Jimly Minta Capres-Cawapres Contoh Keberanian Rizal Ramli

Nasional

3 Januari 2024
Kasus Firli Bahuri, Jimly Beri Saran ke Dewas KPK dan Presiden Jokowi

Kasus Firli Bahuri, Jimly Beri Saran ke Dewas KPK dan Presiden Jokowi

Nasional

24 November 2023
Terpopuler: Israel Buru Hamas, Habib Rizieq Bicara Dukungan Pilpres hingga Jimly Jawab Kritikan

Terpopuler: Israel Buru Hamas, Habib Rizieq Bicara Dukungan Pilpres hingga Jimly Jawab Kritikan

Nasional

10 November 2023
Cari Pengganti Anwar Usman, Pemilihan Ketua MK Baru Digelar Besok

Cari Pengganti Anwar Usman, Pemilihan Ketua MK Baru Digelar Besok

Nasional

8 November 2023
Jimly Asshiddiqie: Hakim Tak Boleh Bergaul dengan Politisi, Sindir Anwar Usman?

Jimly Asshiddiqie: Hakim Tak Boleh Bergaul dengan Politisi, Sindir Anwar Usman?

Nasional

8 November 2023
Jimly Tegaskan Bila Batas Usia Capres Cawapres Kembali Diubah MK Tak Belaku di Pilpres 2024

Jimly Tegaskan Bila Batas Usia Capres Cawapres Kembali Diubah MK Tak Belaku di Pilpres 2024

Politik

8 November 2023
Putusan Untuk Hakim Konstitusi, Ganjar Pranowo: Hukuman Teguran? Saya Hormati

Putusan Untuk Hakim Konstitusi, Ganjar Pranowo: Hukuman Teguran? Saya Hormati

Politik

7 November 2023
MKMK Perintahkan Wakil Ketua MK Pilih Pengganti Anwar Usman dalam Dua Hari

MKMK Perintahkan Wakil Ketua MK Pilih Pengganti Anwar Usman dalam Dua Hari

Nasional

7 November 2023
Demokrat Percaya Jimly Cs Transparan Dalam Putusan MKMK Hari Ini

Demokrat Percaya Jimly Cs Transparan Dalam Putusan MKMK Hari Ini

Politik

7 November 2023
TPN Ganjar-Mahfud Minta MKMK Pecat Anwar Usman jika Terbukti Langgar Etik

TPN Ganjar-Mahfud Minta MKMK Pecat Anwar Usman jika Terbukti Langgar Etik

Politik

7 November 2023
PDIP: Kami Sayang Jokowi tapi Cinta Pada Negara di Atas Segalanya

PDIP: Kami Sayang Jokowi tapi Cinta Pada Negara di Atas Segalanya

Politik

5 November 2023
Dalam Silaknas ICMI, Jimly Sebut RI Menghadapi Budaya Feodalisme yang Mengakar

Dalam Silaknas ICMI, Jimly Sebut RI Menghadapi Budaya Feodalisme yang Mengakar

Nasional

5 November 2023
Jelang Putusan MKMK Mahkamah Konstitusi, PDIP: Tidak Boleh Ada Manipulasi

Jelang Putusan MKMK Mahkamah Konstitusi, PDIP: Tidak Boleh Ada Manipulasi

Politik

4 November 2023
Jimly Cs Akan Bacakan Putusan Dugaan Pelanggaran Etik Hakim MK Selasa Depan

Jimly Cs Akan Bacakan Putusan Dugaan Pelanggaran Etik Hakim MK Selasa Depan

Nasional

3 November 2023
Jimly Sebut Kantongi Bukti Dugaan Pelanggaran Etik Hakim MK: Tak Sulit Membuktikannya

Jimly Sebut Kantongi Bukti Dugaan Pelanggaran Etik Hakim MK: Tak Sulit Membuktikannya

Nasional

3 November 2023
Dokumen Gugatan Capres-Cawapres yang Tak Diteken Almas Tsaqibbirru Kesalahan Administrasi

Dokumen Gugatan Capres-Cawapres yang Tak Diteken Almas Tsaqibbirru Kesalahan Administrasi

Politik

3 November 2023
MKMK Bakal Periksa Lagi Anwar Usman dan Arief Hidayat Besok

MKMK Bakal Periksa Lagi Anwar Usman dan Arief Hidayat Besok

Politik

2 November 2023
Dua Pernyataan Berbeda, Jimly Bilang Ada Dugaan Kebohongan Anwar Usman

Dua Pernyataan Berbeda, Jimly Bilang Ada Dugaan Kebohongan Anwar Usman

Nasional

1 November 2023
Jimly Asshiddiqie Beberkan 9 Isu Dugaan Pelanggaran Etik Hakim MK

Jimly Asshiddiqie Beberkan 9 Isu Dugaan Pelanggaran Etik Hakim MK

Politik

1 November 2023
Share :